GMNI Cianjur Soroti Kasus Keracunan MBG: Diduga Ada Bisnis dan Intervensi Politik (Dokumen Foto Najib)
Cianjur//posbidikberita.id- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi damai ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur pada Kamis, 2 Oktober 2025. Aksi ini menyuarakan keprihatinan mendalam terkait banyaknya siswa-siswi di Cianjur yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai program MBG diduga kuat hanya dijadikan sebagai lahan bisnis semata, tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan kehigienisan. Akibatnya, sejumlah siswa menjadi korban dan harus mendapatkan perawatan medis. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk secara serius menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya, khususnya anak-anak sekolah.
Koordinator aksi, Rama, menyampaikan paparan panjang lebar mengenai sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG. “Bagaimana sebuah dapur bisa berjalan, sertifikatnya tidak ada, kemudian ahli gizinya tidak ada? Tapi kenapa dapur bisa berjalan? Ada juga dapur yang memakai gedung pemerintah, kita lihat ada juga yang seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegas Rama.
Rama menilai orang-orang yang bertanggung jawab atas MBG ini tidak kompeten. “Ini perlu jadi pertanyaan publik hari ini, seberapa serius Pemda atau bangsa ini untuk membangun generasi penerus bangsa, atau hanya menjadi nilai bisnis semata?” tanyanya.
Dia lebih lanjut mengkritik alokasi anggaran program yang mencapai ratusan triliun. “Ini sudah jelas angka bisnis yang tinggi. Serapan tenaga kerja yang menjadi alasan, tetapi kita lihat UMKM-UMKM yang menyuplai bahan makanan justru mengeluh karena harganya terlalu murah ketika dijual ke dapur. Ini jadi persoalan, dampaknya besar terhadap perputaran ekonomi di daerah,” jelasnya.
Rama menegaskan bahwa semangat program seharusnya adalah memajukan kehidupan rakyat kecil (marhaen). “Ini penegasan terakhir dari kita, bagaimana marhaen ini bisa naik kelas, bagaimana marhaen ini bisa hidup sejahtera, menyekolahkan anaknya, dan bisa berobat ke rumah sakit? Malahan, kita menduga program MBG ini kental sekali dengan kaitan politik. Kita menduga banyak sekali pejabat-pejabat yang main di penyediaan pangan gizi (SPPG) ini,” ungkapnya dengan tegas.
Menurutnya, ketika sebuah program kebijakan daerah sudah terkontaminasi kepentingan politik, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan yang muaranya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). “Bagaimana anggaran yang sebesar ini harus sampai dan berdampak baik? Saya pikir ini bisa berdampak 5 sampai 10 tahun ke depan pada pertumbuhan anak-anak kita,” tambahnya.
Meski kritis, Rama menyatakan bahwa GMNI tidak menolak program MBG secara keseluruhan. “MBG layak dilanjutkan asal ada evaluasi yang jelas dan ada jaminan. Negara harus menjamin. Apa dasarnya? Pembentukan bangsa ini adalah kesepakatan bersama untuk menunjang aspek kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia,” paparnya.
Inti dari tuntutan GMNI adalah agar program MBG benar-benar menjamin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi. “Ahli gizi harus merencanakan bagaimana kebutuhan secara geografis anak-anak di Kabupaten Cianjur ini harus dihitung dan direncanakan betul-betul, dan harus ada pemerataan. Jangan sampai ‘junk food’, ada roti yang harganya 2000-an terus kemudian ada ulat dalam sayurnya. Itu harus dibersihkan betul-betul,” tegasnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai. Para pengunjuk rasa berharap aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menyelidiki tuntas kasus keracunan ini dan mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan program MBG.
Najib
