Cianjur//posbidikberita.id-Suasana depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Senin (10/11/2025), mendadak ramai. Ratusan pedagang Pasar Bojong Meron (Bomero) mendatangi gedung wakil rakyat itu untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan relokasi pasar yang mereka anggap sepihak dan merugikan pedagang kecil.
Para pedagang datang berbondong-bondong sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka menilai kebijakan relokasi yang bersumber dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2016 diterapkan tanpa kajian mendalam dan tanpa melibatkan dialog terbuka bersama para pedagang.
Aksi ini juga mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi mahasiswa seperti LBHC Cianjur, GMNI, HMI, dan PMII turut bergabung dalam barisan massa untuk menyuarakan aspirasi rakyat kecil.
Mereka menilai, kebijakan relokasi tersebut berpotensi mematikan usaha para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di pasar Bomero.
Desak DPRD Tinjau Ulang Perbup 30/2016
Koordinator lapangan aksi, Zaky Muhaimin, menjelaskan bahwa kebijakan relokasi tersebut tidak melalui proses komunikasi yang transparan. Ia menilai pemerintah daerah seolah memaksakan aturan tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi pedagang di lapangan.
“Kami sudah diterima oleh DPRD dan mendapatkan berita acara penolakan terhadap relokasi. Kami mendesak dewan untuk meninjau ulang Perbup tersebut,” kata Zaky di sela-sela aksi unjuk rasa.
Zaky menyebutkan, sedikitnya ratusan pedagang telah menandatangani petisi penolakan terhadap kebijakan relokasi itu. Mereka khawatir, pemindahan lokasi tanpa solusi yang jelas akan membuat banyak pedagang kehilangan mata pencaharian.
“Tidak ada sosialisasi, surat peringatan, apalagi dialog. Kami meminta pemerintah membuka ruang diskusi, bukan langsung mengeksekusi. Soal retribusi, kami siap membayar, asalkan status kami dilegalkan terlebih dahulu,” tegasnya.
DPRD Janji Sampaikan Aspirasi ke Pemda
Di tengah aksi yang berlangsung damai tersebut, sejumlah perwakilan DPRD Cianjur menemui massa. Mereka menerima perwakilan pedagang dan aktivis untuk melakukan audiensi di ruang rapat dewan.
Hasil dari pertemuan tersebut, DPRD Cianjur berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pedagang dan menyampaikan hasil audiensi kepada pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut.
Sejumlah anggota dewan juga mengapresiasi langkah para pedagang yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan terbuka. DPRD disebut akan meminta penjelasan resmi dari pihak eksekutif mengenai dasar penerapan kebijakan relokasi yang menjadi polemik.
Mahasiswa dan LSM Siap Kawal Hingga Ada Keputusan
Sementara itu, perwakilan organisasi mahasiswa dan LSM yang hadir dalam aksi tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan pedagang Bomero hingga pemerintah mengambil keputusan yang dianggap adil dan berpihak pada masyarakat kecil.
Mereka menilai, kebijakan relokasi tanpa dialog hanya akan menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Kami hadir bukan hanya untuk solidaritas, tapi juga untuk memastikan pemerintah tidak semena-mena terhadap rakyat kecil. Pedagang adalah tulang punggung ekonomi daerah, bukan objek kebijakan yang bisa dipindahkan sesuka hati,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari GMNI Cianjur.
Harapan Pedagang: Dialog, Bukan Pemaksaan
Hingga sore hari, aksi unjuk rasa berjalan damai dan tertib. Massa aksi membubarkan diri setelah perwakilan DPRD memberikan jaminan akan menindaklanjuti tuntutan mereka.
Para pedagang berharap, langkah ini menjadi awal dari terbukanya ruang dialog antara mereka dengan pemerintah daerah.
“Kami tidak menolak aturan, kami hanya ingin diajak bicara. Kami ingin tetap berjualan dengan tenang, tanpa takut digusur,” ucap salah satu pedagang senior Pasar Bomero.
Aksi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah Cianjur agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung
Ben
