GP Ansor Cianjur Gelar Aksi Damai, Tagih Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati (Dokumen Foto Najib)
Cianjur//posbidikberita.id- Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa secara damai pada Kamis, 20 November 2025. Aksi yang berlangsung tertib ini menuntut realisasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang dinilai mangkrak.
Massa aksi berkumpul di Lapangan Prawatasari Joglo sebelum bergerak menuju halaman Pendopo Pemkab Cianjur. Sebelum berangkat, para peserta yang didominasi para pemuda dan pengurus lembaga pendidikan agama tersebut terlebih dahulu menggelar doa bersama untuk memohon kelancaran aksi.
Tiga tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah pemberian insentif untuk guru ngaji, pencairan insentif bagi Ketua RT sebesar Rp 25 juta per tahun, serta pemberian bantuan untuk pesantren. Janji-janji ini dianggap hanya sebagai “janji palsu” di masa kampanye, karena hingga kini belum juga direalisasikan.
Koordinator Aksi, Fawaid Abdul Qudus, menegaskan komitmen massa untuk terus menekan pemerintah daerah. “Aksi ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Kami akan terus bergerak dan menyuarakan hak-hak warga yang dijanjikan, sampai Bupati dan Wakil Bupati benar-benar merealisasikan komitmen mereka,” ujarnya di lokasi aksi.
Sementara itu, Penggerak Aksi, Eka Pratama, mengungkapkan kekecewaan mendalam para pendukung dan penerima manfaat dari janji tersebut. “Rasa kecewa ini bukan hanya dari kami, tapi juga dari para guru ngaji, para Ketua RT, dan pengurus pesantren yang selama ini berharap. Janji politik harusnya dipertanggungjawabkan, bukan ditinggalkan begitu saja setelah kursi teraih,” tegas Eka.
Meskipun massa aksi telah tiba di depan kantor bupati, yang bersangkutan, baik Bupati maupun Wakil Bupati, tidak menemui perwakilan massa. Ketidakhadiran pemimpin daerah ini semakin menambah daftar kekecewaan para pengunjuk rasa.
Aksi damai ini berlangsung lancar dan tertib. Keamanan dan ketertiban dijaga ketat oleh aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan instansi terkait lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai tuntutan dari GP Ansor tersebut.
Najib
