Posbidikberita.id-Selasa(20/1/2026) Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan petani secara utuh.
Hal ini merespons klaim pemerintah yang memandang kenaikan NTP cukup sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan petani.
Pandangan seperti ini, sebetulnya telah mengemuka sejak puluhan tahun lalu. Banyak pemerhati kaum tani di negeri ini yang meragukan penilaian kesejahteraan petani berdasar ukuran Nilai Tukar Petani (NTP). Sudah sejak lama pula diusulkan agar para pakar yang tergabung dalam Perhimpunan Akhli-akhlu Ekonomi Pertanian mampu merumuskan ukuran yang lebih utuh soal kesejahteraan petani.
Sayang, usulan semacam itu tidak segera direspon. Para pakar dan petinggi Pemerintahan sepertinya sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga soal ukuran kesejahteraan petani pun ibarat yang terlupakan.
Pemerintah, tampak lebih menyibukan diri dengan upaya menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada. Masalah ukuran kesejahteraan petani, tidak dijadikan prioritas untuk digarap.
Menyikapi hal demikian, ada pemikiran yang menyatakan, jika produksi dapat ditingkatkan cukup signifikan, otomatis kesejahteraan petani bakal meningkat. Pertanyaannya adalah apakah dengan meningkatnya produksi beras, bahkan mampu meraih swasembada, maka praktis pendapatan petani jadi semakin meningkat, sehingga kesehahteraannya menjadi semakin membaik ?
Jawabannya, jelas tidak ! Untuk mengukur kesejahteraan petani, rupanya tidak cukup hanya bersandar pada produksi yang meningkat. Fakta sering menunjukkan produksi beras yang meningkat, tidak serta merta kesejahteraan petani semakin meningkat. Banyak sekalu, faktor lain yang menentukan kesejahteraan petani semakin membaik. Salah satunya faktor harga jual gabah/beras di tingkat petani.
Sekalipun produksi berhasil ditingkatkan, namun harga jual di tingkat petani anjlok, dapat dipastikan kesejahteraan petani tidak bakal meningkat. Sebelum ditetapkannya satu harga gabah oleh Pemerintah, pengalaman selama puluhan tahun memperlihatkan, setiap panen raya tiba, para petani sering mengeluhkan anjloknya harga gabah.
Baru pada tahun lalu, Pemerintahan Presiden Prabowo tampil dengan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan banyak pihak. Paling tidaj, ada dua kebijakan yang semangatnya pro petani. Pertama terkait dengan kebijakan penetapan satu harga gsbah dalam bentuk Harga Pembelusn Penerintah (HPP); dan kedua berkaitan dengan pola penyerapan secara “any quality”.
Berdasarkan pengalaman selama musim panen tahun lalu, ke dua kebijakan yang berpihak kepada petani ini, betul-betul memperlihatksn hasil yang menggembirakan. Kondisi produksi beras nasional 2025 terlihat positif, dengan peningkatan signifikan terutama pada masa panen raya.
Pada Maret 2025, produksi mencapai 5,23 juta ton dan bertahan pada level yang sama hingga April 2025. Setelah itu, produksi mulai menurun pada Mei 2025 menjadi 2,94 juta ton, namun kembali meningkat pada Juli 2025 menjadi 2,77 juta ton dan terus meningkat pada Agustus 2025 dengan produksi 3,24 juta ton.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi sepanjang 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada periode panen raya, yang menjadi penopang utama ketersediaan beras nasional. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.
FAO juga memproyeksikan bahwa produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026, menjadikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan luas panen dan kondisi cuaca yang mendukung.
Selanjutnya, kondisi cadangan beras Pemerintah saat ini cukup baik. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,7 juta ton, yang dianggap sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, terutama menjelang semester kedua tahun 2025. Bahkan, produksi beras nasional telah mencapai 34,71 juta ton pada 2025, dengan surplus sekitar 3,52 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional.
Pemerintah juga telah mengumumkan capaian swasembada beras pada awal 2026, yang didukung oleh produksi dalam negeri yang kuat dan cadangan nasional yang memadai. Stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.
Peningkatan produksi beras, memang berujung tercapainya swasembada beras. Namun begitu, belum tentu dengan kesejahteraan petani secara utuh. Terlebih bagi mereka yang tercatat sebagai petani berlahan sempit (petani gurem) dan petani buruh. Itu sebabnya, menjadi penting bagi kita untuk merumuskan ukuran yang lebih utuh, holistik dan komprehensif.
Akhirnya penting dicatat, sudah saatnya kesejahteraan petani tidak lagi hanya diukur dari angka pendapatan di atas kertas, tetapi ada baiknya diberi titik tekan dan titil kuat, pada kapasitas mereka dalam menentukan pilihan untuk penghidupan yang lebih berkelanjutan.
SUMBER:ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI
Penulis:Ben
