CIANJUR | posbidikberita-28 Januari 2026- Program Menu Makan Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi bagi pelajar di Kabupaten Cianjur justru berubah menjadi peristiwa yang mengkhawatirkan.
Alih-alih menyehatkan, program tersebut kini disorot tajam setelah ratusan pelajar diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah.
Kasus dugaan keracunan ini kembali mencuat dan jumlah korbannya terus bertambah. Data terbaru mencatat sedikitnya 204 pelajar menjadi korban, meningkat dari laporan awal sebanyak 176 orang.
Penambahan signifikan terjadi setelah ditemukan 28 kasus baru di Kecamatan Cikalong Kulon. Tak berhenti di situ, laporan serupa juga datang dari wilayah lain, yakni 31 kasus di Kecamatan Kadupandak serta dua kasus tambahan di Kecamatan Sukanagara. Situasi ini pun memicu kekhawatiran serius, tidak hanya di kalangan orang tua, tetapi juga pemerintah daerah.
Peristiwa ini pertama kali terungkap pada Selasa malam (27/01/2026). Ratusan pelajar secara bergelombang mendatangi Puskesmas Cikalong Kulon dan Puskesmas Cijagang dengan keluhan yang hampir seragam.
Mereka mengalami pusing, mual, muntah, hingga diare, tak lama setelah menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah masing-masing pada pagi hari.
Camat Cikalong Kulon, Iyus Yusuf, menjelaskan bahwa para korban berasal dari enam sekolah berbeda yang menerima menu MBG pada hari yang sama.
“Awalnya tercatat 176 siswa dari enam sekolah mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Namun kemudian bertambah 28 orang, sehingga total menjadi 204 korban. Gejala mulai muncul setelah mereka menyantap ayam suwir dari menu MBG pada Selasa pagi, dan dirasakan pada siang harinya,” ujar Iyus saat dikonfirmasi wartawan.
Lonjakan jumlah korban ini memaksa Pemerintah Kabupaten Cianjur bergerak cepat.
Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdinan, turun langsung memantau penanganan korban sekaligus memastikan proses investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Pemerintah daerah berjanji akan mengungkap penyebab pasti insiden ini melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dibagikan.
“Pasien yang diduga keracunan nanti akan diambil sampel makanannya. Karena ini bervariasi, ada yang hanya mengonsumsi MBG dan ada juga yang mengonsumsi makanan lain. Tentunya kita akan melihat berdasarkan hasil laboratorium,” kata Bupati, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, Bupati memastikan bahwa kondisi sebagian besar korban saat ini berangsur membaik. Dari total 204 korban di Cikalong Kulon, mayoritas telah mendapatkan penanganan medis. Namun, terdapat empat pasien dengan kondisi paling berat akibat dehidrasi yang harus dirujuk ke rumah sakit.
“Saat ini total korban di Cikalong 204 orang dan kondisinya sudah berangsur membaik. Ada empat pasien dengan kondisi paling berat akibat dehidrasi dan telah dirujuk ke rumah sakit. Saya sudah mendatangi langsung rumah sakit tersebut dan Alhamdulillah kondisinya mulai membaik,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), pemerintah daerah masih bersikap hati-hati. Keputusan tersebut, menurut Bupati, akan diambil setelah data yang lebih akurat dan komprehensif dari tim kesehatan terkumpul.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada penyedia MBG atau Satuan Pemerintah Pengelola Garansi (SPPG). Dalam program yang menyasar anak-anak sekolah, standar keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar formalitas administratif. Bupati menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyediaan makanan.
“Sanksi tegas akan diberikan kepada SPPG. Namun tentu kita harus bertindak berdasarkan data dan fakta. Saat ini kita masih menunggu hasil laboratorium, setelah itu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Lebih dari sekadar penindakan, peristiwa ini membuka pertanyaan besar tentang sistem pengawasan dan kualitas pelaksanaan program MBG. Program yang dirancang untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar pelajar justru menimbulkan trauma dan risiko kesehatan. Evaluasi menyeluruh pun menjadi keharusan, bukan pilihan.
Pemerintah Kabupaten Cianjur menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Namun, publik berharap evaluasi ini benar-benar menyentuh akar masalah, bukan sekadar respons sesaat akibat tekanan situasi.
Hingga saat ini, aparat kesehatan dan pemerintah daerah masih terus melakukan pemantauan, pendataan, serta pendampingan terhadap para korban dan keluarga.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa keamanan pangan—terutama yang dikonsumsi anak-anak sekolah—tidak boleh ditawar sedikit pun. Kesalahan kecil dalam pengelolaan bisa berujung pada dampak besar, dan kepercayaan publik pun dipertaruhkan.
Ben
