Cianjur | posbidikberita-Aparat Penegak Hukum (APH) mulai melakukan penyelidikan (lidik) terhadap proyek saluran irigasi Ciherang 1–2 yang berada di dua titik lokasi, yakni Desa Cibanggala dan Desa Sukabungah, Kecamatan Campakamulya, Cianjur Selatan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pengerjaan proyek bernilai miliaran rupiah itu.
Selain itu, proyek tersebut juga disinyalir menggunakan material yang diduga berasal dari kawasan hutan lindung milik Perhutani.
Kapolres Cianjur, Alexander Yurikho Hadi, membenarkan bahwa proses penyelidikan masih berjalan.
“Proses masih berjalan dengan indikasi yang harus diklarifikasi dan dikonfirmasi,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, pihak kepolisian saat ini masih mengumpulkan bahan dan keterangan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sementara itu, Kepala ADM (Administrator) KPH Perhutani Cianjur, Ade Sugiharto, menegaskan bahwa pengambilan material dari kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan tanpa izin resmi.
“Secara regulasi itu tidak boleh dilakukan, mengingat itu adalah hutan lindung. Itu tidak dibenarkan. Karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara, seharusnya membeli material dari luar,” tegasnya kepada wartawan.

Ade menjelaskan, setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan wajib melalui prosedur perizinan yang ketat. Di antaranya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan tata ruang, rekomendasi gubernur, hingga persetujuan resmi dari Menteri Kehutanan.
“Penggunaan kawasan hutan harus melalui persetujuan Menteri Kehutanan. Dulu diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Apa pun bentuk penggunaannya, harus melalui persetujuan menteri,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek saluran irigasi Ciherang 1–2 saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
Namun demikian, di beberapa titik lokasi sudah ditemukan konstruksi yang ambrol dan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak terkait kualitas pengerjaan proyek.
Masyarakat berharap proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat berjalan transparan dan profesional.
Mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara, pengawasan ketat dinilai penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi para petani dan warga di wilayah Campakamulya, khususnya dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung dan pihak terkait masih terus dimintai klarifikasi.
Ben

