Cianjur//posbidikberita.id– Viralnya video yang memperlihatkan ketidaksesuaian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi tamparan keras bagi pengelola layanan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada SPPG Cisarandi 2 yang mendadak jadi perbincangan hangat setelah menu yang diterima siswa disebut jauh dari standar yang telah ditetapkan.
Di tengah derasnya kritik publik, pihak pengelola akhirnya angkat bicara, menjanjikan evaluasi total—meski publik terlanjur dibuat bertanya-tanya: bagaimana hal mendasar seperti ini bisa lolos dari pengawasan?.
Kepala SPPG Cisarandi 2, Deas Nugraha, tampil memberikan klarifikasi dengan nada serius. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap enteng persoalan ini. Evaluasi menyeluruh, kata dia, Kamis(9/4/2026) sedang dilakukan untuk mengurai di mana letak kegagalan sebenarnya terjadi.
Pernyataan ini sekaligus menjadi upaya meredam kekhawatiran masyarakat yang mulai meragukan kualitas program MBG—program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak.
“Ini bukan hal kecil. Kami serius menangani kasus ini demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pelayanan tetap sesuai standar,” ujar Deas.
Namun, pernyataan tegas itu tetap menyisakan ruang skeptisisme. Sebab, publik sudah terlalu sering mendengar janji evaluasi tanpa kejelasan hasil yang konkret.
Masalah bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan menu makanan yang dinilai tidak layak. Alih-alih menu lengkap seperti tahu, ayam salted egg, sayuran, dan semangka sebagaimana tercantum dalam daftar resmi, yang terlihat justru makanan sederhana berupa telur yang kualitasnya dipertanyakan (ada belatung).
Perbedaan mencolok ini sontak memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama orang tua siswa yang merasa hak anak-anak mereka diabaikan.
Menanggapi hal tersebut, Deas menjelaskan bahwa pada hari yang dimaksud, memang terdapat menu telur rebus dengan saus kari, namun bukan seperti yang terlihat dalam video viral.
Penjelasan ini, alih-alih meredakan polemik, justru memunculkan pertanyaan baru: jika menu resmi berbeda dengan yang diterima siswa, di titik mana kesalahan itu terjadi?
Pihak SPPG Cisarandi 2 mengakui bahwa hingga kini belum ditemukan secara pasti titik kelemahan dalam rantai distribusi. Kemungkinan kesalahan bisa terjadi di berbagai tahap—mulai dari proses persiapan di dapur, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah.
Fakta bahwa hal krusial seperti ini belum bisa dipastikan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan yang selama ini berjalan.
Koordinasi dengan pihak sekolah, menurut Deas, sebenarnya telah dilakukan secara rutin. Namun, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah yang lebih responsif.
Ia menegaskan bahwa setiap ketidaksesuaian seharusnya segera dilaporkan agar dapat ditangani dengan cepat, bukan justru dibiarkan hingga menjadi konsumsi publik melalui media sosial.
“Kalau ada kekurangan atau ketidaksesuaian, seharusnya langsung dilaporkan ke kami. Jangan sampai masalah kecil membesar karena keterlambatan komunikasi,” ujarnya.
Pernyataan ini, meski terdengar logis, juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa sistem pelaporan yang ada belum berjalan optimal—atau bahkan cenderung diabaikan.
Tak hanya soal menu, sidak sebelumnya juga menemukan sejumlah catatan penting yang tak kalah krusial. Sistem pengolahan limbah (IPAL) dan tata letak dapur menjadi sorotan utama, menandakan bahwa persoalan di SPPG Cisarandi 2 bukan sekadar insiden sesaat, melainkan bagian dari masalah yang lebih struktural.
Yayasan yang menaungi pun telah menyetujui sejumlah perbaikan, dengan target penyelesaian dalam waktu dua minggu.
Target ambisius ini tentu patut diapresiasi, tetapi juga harus diawasi secara ketat. Pasalnya, dalam banyak kasus serupa, tenggat waktu sering kali hanya menjadi formalitas tanpa implementasi yang benar-benar tuntas. Publik kini tidak hanya menunggu janji, tetapi bukti nyata bahwa perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, termasuk dugaan adanya unsur sabotase, Deas memilih untuk tidak berspekulasi.
Ia menyerahkan sepenuhnya pada pihak berwenang untuk menyelidiki kemungkinan tersebut. Sikap ini bisa dipahami sebagai upaya menjaga objektivitas, meski di sisi lain juga menunjukkan bahwa masih banyak hal yang belum terungkap secara terang.
Yang jelas, SPPG Cisarandi 2 kini berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan komitmennya. Pengawasan diperketat, evaluasi internal digencarkan, dan monitoring dilakukan secara intensif. Semua langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat yang mulai goyah.
Namun, perlu diingat, kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan pernyataan atau rencana perbaikan di atas kertas.
Dibutuhkan konsistensi, transparansi, dan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh penerima manfaat—dalam hal ini, para siswa.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah inisiatif vital yang menyangkut masa depan generasi muda. Ketika program ini justru diwarnai oleh persoalan kualitas dan distribusi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra institusi, melainkan kesehatan dan hak dasar anak-anak.
Evaluasi yang sedang berlangsung di SPPG Cisarandi 2 menjadi ujian penting: apakah ini akan menjadi titik balik menuju perbaikan sistemik, atau sekadar episode lain dari siklus masalah yang berulang? Waktu yang akan menjawab.
Namun satu hal yang pasti, publik kini mengawasi dengan lebih kritis—dan kali ini, mereka tidak akan mudah puas dengan janji.
Ben
