Cianjur//posbidikberita.id-Akibat kebijakan sekolah, ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Nurul Islam tidak dapat mengikuti Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) yang digelar pada 9–14 Maret 2026.
Salah seorang orang tua siswa berinisial R.S mengungkapkan, anaknya beberapa hari terakhir terlihat murung setelah menerima informasi dari pihak sekolah bahwa siswa yang orang tuanya belum melunasi pembayaran tidak diperbolehkan mengikuti PSTS.
Menurutnya, pihak keluarga sebenarnya berupaya melunasi kewajiban pembayaran sebesar Rp3.300.000 per tahun untuk siswa kelas XII. Namun, kondisi ekonomi yang sedang sulit membuat mereka belum mampu membayar.
“Situasi sekarang sangat sulit. Jangankan untuk membayar kewajiban ke sekolah, untuk makan sehari-hari saja kami kesulitan. Pada Sabtu, 7 Maret 2026 lalu, jika tidak mendapat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kemungkinan anak saya hanya minum air putih saja,” ujarnya.
Di tempat terpisah, orang tua siswa lainnya berinisial U.N, warga Desa Kertasari, juga mengeluhkan hal serupa. Ia mengatakan anaknya yang duduk di bangku kelas X tidak diperbolehkan mengikuti PSTS karena masih memiliki tunggakan sebesar Rp1.200.000 dari total iuran wajib Rp3.750.000 per tahun.
Menurutnya, kondisi ekonomi keluarganya sangat terbatas karena hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan cilok.
Sementara itu, Kepala SMK Nurul Islam (Nuris), Moh Dede Kamaludin, M.MPd, membenarkan bahwa sekitar 300 siswa untuk sementara tidak dapat mengikuti PSTS yang berlangsung pada 9–14 Maret 2026. Hal tersebut disebabkan adanya tunggakan iuran wajib kepada pihak sekolah.
Namun demikian, ia memastikan pihak sekolah akan kembali menggelar PSTS tahap kedua pada bulan Maret.
“Bagi siswa yang belum dapat mengikuti tahap pertama, kami jamin bisa mengikuti pada tahap kedua. Karena itu kami menghimbau kepada para orang tua agar segera melunasi tunggakannya,” katanya.
Ia juga mengaku secara pribadi merasa tidak tega melihat banyak siswa yang tidak dapat mengikuti ujian. Namun, menurutnya pihak sekolah hanya menjalankan kebijakan dari yayasan.
“Secara pribadi saya merasa tidak tega atas banyaknya siswa yang tidak bisa mengikuti ujian. Tetapi perlu diketahui, kami hanya pelaksana kebijakan dari pihak yayasan sehingga tidak bisa menentang keputusan tersebut,” pungkasnya.
(Red)
