CIANJUR|POSBIDIBERITA.ID – Ketidaktepatan data desil kesejahteraan yang berdampak terhadap akses masyarakat pada program bantuan pemerintah menjadi persoalan serius yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, H. Aldi Yudistira, S.E., dari Fraksi PDI Perjuangan, Komisi IV, di Aula Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung melalui dialog bersama masyarakat tersebut, persoalan layanan kesehatan dan ketidaksesuaian data desil menjadi aspirasi yang paling banyak disuarakan warga.
Sejumlah masyarakat mengeluhkan kondisi ekonomi keluarga yang dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil lebih tinggi. Akibatnya, mereka berpotensi tidak memenuhi kriteria penerima sejumlah program perlindungan sosial maupun fasilitas kesehatan pemerintah.
Persoalan ini menjadi perhatian Aldi Yudistira. Menurutnya, data kesejahteraan semestinya mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara objektif, bukan justru menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan hak atas pelayanan dan perlindungan pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat yang secara kondisi ekonomi memang membutuhkan bantuan, justru tidak mendapatkan akses karena data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini yang harus kita carikan jalan keluarnya,” ungkap Aldi.
Ia menjelaskan, berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial, terdapat mekanisme pemutakhiran data melalui operator di tingkat desa. Mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi faktual masyarakat dengan kategori desil yang tercatat.
Karena itu, masyarakat juga perlu memahami mekanisme pengajuan pembaruan data agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang tersedia.
Namun demikian, Aldi menegaskan bahwa persoalan ketepatan data tidak cukup diselesaikan hanya melalui mekanisme administratif di tingkat desa. Diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat agar sistem pendataan dan penetapan penerima bantuan semakin akurat serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kami bersama rekan-rekan di Komisi IV akan mencoba kembali mendiskusikan persoalan ini dengan Kementerian Sosial dan BPS pusat. Kami ingin ada solusi yang lebih komprehensif, sehingga masyarakat Kabupaten Cianjur yang memang berhak mendapatkan bantuan tidak kehilangan akses terhadap program pemerintah,” tegasnya.
Reses Bukan Sekadar Serap Aspirasi
Bagi Aldi, reses bukan sekadar agenda rutin untuk bertemu konstituen. Lebih dari itu, reses merupakan ruang untuk membaca secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.
Sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Cianjur, Karangtengah, dan Cilaku, ia turun langsung menemui masyarakat guna menghimpun berbagai persoalan yang nantinya menjadi bahan pembahasan di lembaga legislatif.
Aspirasi yang dihimpun, lanjutnya, akan dicatat dan dibawa ke dalam pembahasan DPRD untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan sesuai kewenangan lembaga.
Persoalan desil dan akses layanan kesehatan menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan, melainkan juga dari ketepatan sasaran dan kemampuannya menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui reses tersebut, Aldi berharap persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan dapat memperoleh perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan, sehingga tidak ada masyarakat yang terhambat memperoleh pelayanan publik hanya karena persoalan administrasi dan ketidakakuratan pendataan.
M.Mahdi (Ben)
