BANDUNG|POSBIDIKBERITA.ID – Praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja kini berada dalam bidikan serius Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tidak sekadar menyampaikan imbauan, institusi Bhayangkara menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik ilegal yang selama ini menjadi benalu bagi para pencari kerja, khususnya di kawasan industri.
Pesan tegas itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sekaligus pelaksanaan uji kompetensi satuan pengamanan (Satpam), di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Bareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah hukum secara tegas terhadap para pelaku percaloan dan pungli yang meresahkan masyarakat.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tegas Kapolri.
Lowongan Kerja Jangan Berubah Menjadi Ladang Pemerasan
Kapolri menyoroti pola percaloan yang semakin meresahkan, mulai dari jaringan calo yang beroperasi di sekitar kawasan industri hingga dugaan keterlibatan oknum internal perusahaan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga menyentuh persoalan keadilan sosial dan martabat masyarakat. Sebab, kesempatan memperoleh pekerjaan semestinya menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik, bukan justru berubah menjadi ruang eksploitasi ekonomi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal.
Bagi pencari kerja, pungutan liar bukan hanya menguras isi kantong, tetapi juga memperbesar beban di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan. Sementara bagi dunia usaha, praktik semacam ini berpotensi mencederai iklim investasi, mengganggu tata kelola ketenagakerjaan, serta mengikis kepercayaan terhadap kepastian hukum.
Karena itu, Polri menempatkan pemberantasan percaloan sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih transparan, tertib, dan berkeadilan.
Call Center 110 Dibuka, Bhabinkamtibmas Dilibatkan
Sebagai langkah konkret, Polri menyiapkan sejumlah instrumen pengawasan dan pengaduan masyarakat. Salah satunya melalui layanan Call Center 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Selain itu, jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan akan dilibatkan untuk memperkuat deteksi dini serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
Polri juga akan membangun koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan guna memperketat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Langkah ini menjadi penting mengingat praktik percaloan tidak selalu berlangsung secara terbuka. Dalam sejumlah modus, pencari kerja diiming-imingi kelulusan seleksi dengan imbalan sejumlah uang, bahkan ada yang menjadikan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap pekerjaan sebagai celah untuk melakukan pemerasan.
Poliran, Jembatan Kolaborasi Membuka Akses Kerja Bersih
Kapolri menegaskan, program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) bukan dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha.
Sebaliknya, Poliran dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan kebutuhan pencari kerja dengan penyedia dan lembaga penyaluran tenaga kerja secara legal, transparan, serta bebas dari pungutan ilegal.
Melalui pendekatan tersebut, Polri ingin mengambil peran sebagai fasilitator sekaligus mitra strategis dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih sehat.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tandasnya.
Menjaga Hak Pencari Kerja, Mengawal Integritas Dunia Industri
Peluncuran Poliran sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan bahwa akses terhadap pekerjaan harus dijauhkan dari praktik transaksional yang merugikan masyarakat.
Pemberantasan calo dan pungli tidak cukup berhenti pada pernyataan atau operasi penindakan sesaat. Konsistensi pengawasan, keberanian mengusut dugaan keterlibatan oknum, serta keterbukaan mekanisme rekrutmen menjadi elemen penting agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Pada akhirnya, pekerjaan bukanlah komoditas yang boleh diperjualbelikan melalui jalur belakang. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kemampuan, bukan berdasarkan besarnya uang yang sanggup disetorkan kepada perantara.
Melalui Poliran, Polri menyatakan siap mengawal agenda tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen itu hadir dalam tindakan nyata, sehingga kawasan industri benar-benar menjadi ruang produktivitas dan kesempatan, bukan ladang bisnis bagi para pemburu rente berkedok calo tenaga kerja.
M.Mahdi (Ben)
