CIANJUR|POSBIDIKBERITA.ID – Transparansi pengelolaan anggaran desa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus cerminan komitmen pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Pemerintah Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, dalam mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp180 juta, pemerintah desa berupaya mengoptimalkan setiap rupiah untuk membiayai sejumlah program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Desa Sukasirna, Siti Rohmah, saat memberikan keterangan pada Kamis (12/11/2026), menjelaskan bahwa anggaran DBH tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan strategis, mulai dari pembinaan perpajakan hingga perlindungan sosial.
Menurutnya, salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembinaan bagi petugas pemungut pajak serta edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui keterlibatan lembaga-lembaga desa.
“Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa, kepala desa, serta seluruh lembaga kemasyarakatan desa,” jelasnya.
Tak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosial, termasuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
Siti Rohmah menegaskan, pihaknya berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih, terdapat sejumlah prioritas pembangunan dan program pemerintah yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBDes tahun berjalan.
“Kondisi anggaran tahun ini cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, kami berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mendahulukan program-program prioritas sesuai ketentuan pemerintah,” ungkapnya.
Di sisi lain, manfaat pembangunan juga mulai dirasakan masyarakat melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Salah satu kontribusi tersebut berupa pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik, mulai dari Kampung Pasir Nangka hingga wilayah Rahang.
Keberadaan penerangan jalan tersebut dinilai memberikan dampak nyata bagi mobilitas warga, terutama masyarakat yang sebelumnya harus melintasi jalur dengan kondisi minim penerangan.
Bagi masyarakat, lampu jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap. Lebih dari itu, penerangan menjadi bagian penting dari kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Langkah Pemerintah Desa Sukasirna dalam mengelola DBH dan mengoptimalkan dukungan CSR memperlihatkan bahwa pembangunan desa membutuhkan sinergi berbagai pihak, bukan hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya nominal yang terserap, melainkan dari seberapa jauh manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, esensi anggaran publik bukan terletak pada angka yang tercatat dalam laporan, tetapi pada perubahan nyata yang hadir di tengah kehidupan warga.
M.Mahdi (Ben)
