Cianjur//posbidikberita.id-Rapat Paripurna yang mestinya jadi arena adu gagasan dan penentu arah kebijakan publik, mendadak terasa seperti ruang tunggu yang terlalu nyaman.
Bukan karena pendingin ruangan yang dingin atau kursi yang empuk, tapi karena satu pemandangan yang bikin dahi berkerut: seorang wakil rakyat tertangkap kamera diduga tertidur pulas di tengah jalannya sidang. Selasa (21/4/2026).
Dengan kacamata bening masih terpasang rapi, tubuhnya bersandar santai, tangan terlipat di atas perut—pose yang lebih cocok untuk istirahat siang ketimbang menghadiri forum resmi.
Di saat yang sama, rekan-rekannya sibuk membahas Raperda yang menyangkut kepentingan publik. Ironinya terasa tebal: ketika keputusan penting sedang dirumuskan, justru ada yang memilih “logout” sejenak dari tanggung jawabnya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, bersama dua wakilnya Ganjar Ramadhan dan Lepi Ali Firmansyah, serta dihadiri Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, sejatinya berjalan formal.
Namun suasana sempat ricuh—bukan karena perdebatan panas, melainkan karena kegaduhan yang justru mengganggu… tidur si wakil rakyat tersebut. Ya, bahkan kericuhan pun harus “minta izin” dulu ke yang lagi terlelap.
Kejadian ini langsung memantik reaksi keras dari aktivis Cianjur, Hendra Malik. Ia tak melihat ini sebagai sekadar momen lucu atau kelelahan biasa. Baginya, ini adalah potret telanjang dari menurunnya etika dan kesadaran akan tanggung jawab publik.
“Ini bukan sekadar ngantuk. Ini soal sikap. Soal bagaimana mandat rakyat diperlakukan seperti hal sepele,” ujarnya tajam.
Menurut Hendra, rapat Paripurna adalah puncak proses demokrasi—tempat di mana nasib banyak orang ditentukan. Tapi yang terlihat justru sebaliknya: ada yang terlelap saat keputusan besar sedang dibicarakan. Sebuah kontras yang sulit dicerna, tapi nyata terjadi.
Ia juga menyinggung soal “harga mahal” dari setiap detik di ruang sidang. Gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang dinikmati anggota dewan, semuanya berasal dari uang rakyat. Dari keringat pedagang kecil, buruh, hingga masyarakat yang bekerja keras setiap hari.
“Kalau di tengah rapat malah tidur, itu bukan cuma soal etika. Itu pemborosan. Bahkan bisa dibilang pencurian waktu dan uang rakyat. Dibayar mahal, tapi yang keluar cuma dengkur,” sindirnya pedas.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa setiap kursi di ruang sidang bukan sekadar tempat duduk—melainkan simbol kepercayaan ribuan pemilih. Ketika seorang anggota dewan memejamkan mata saat rapat, itu sama saja menutup telinga dan hati terhadap aspirasi yang diwakilinya.
Alasan klasik seperti kelelahan pun tak lagi mempan. Menurut Hendra, jika sejak awal tidak siap dengan beban kerja, maka seharusnya tidak perlu memaksakan diri masuk ke dunia politik.
“Ini bukan pekerjaan sambilan. Kalau tidak kuat, jangan ambil peran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya tindakan dari Badan Kehormatan. Jika perilaku seperti ini terus dibiarkan tanpa sanksi, maka jangan heran jika citra lembaga legislatif makin tergerus.
Gedung dewan bisa-bisa lebih dikenal sebagai tempat “rebahan resmi” ketimbang ruang perjuangan rakyat.
“Rakyat kirim wakil ke sana untuk bicara, bukan untuk tidur. Ini bukan hotel, ini lembaga publik,” tambahnya.
Fenomena ini memang mudah jadi bahan candaan di media sosial. Tapi di balik itu, tersimpan kegelisahan yang serius. Jika hal seperti ini dianggap biasa, maka standar kinerja dan etika publik ikut turun tanpa disadari.
Pada akhirnya, publik hanya bisa bertanya dengan nada setengah sinis: kalau untuk tetap melek saja susah, bagaimana bisa diharapkan melek terhadap persoalan rakyat?
Ben
