Pangdam III / Siliwangi Tekankan Penanganan Serius Pengelolaan Waduk dan Pengendalian KJA Dalam Audiensi Dengan PJT II
Bandung//posbidikberita.id- Pangdam III/Siliwangi menerima audiensi Direksi Utama Perum Jasa Tirta II (PJT II) yang berlangsung bersama jajaran terkait, termasuk Dansatgas Citarum Harum dan Dansektor 7, dalam rangka membahas penguatan sinergi pengelolaan sumber daya air strategis di Jawa Barat.
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi penting dalam menyikapi berbagai dinamika di lapangan, khususnya terkait pengelolaan Waduk Jatiluhur dan Waduk Jatigede, pengendalian Keramba Jaring Apung (KJA), serta penguatan pola kerja sama lintas sektor antara TNI, PJT II, dan unsur pemerintah daerah.
Dalam paparan awal, perwakilan PJT II menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk ketidaksesuaian jumlah KJA di lapangan yang diperkirakan jauh melebihi ketentuan awal, serta potensi dampaknya terhadap daya dukung lingkungan perairan. Selain itu, PJT II juga menyoroti potensi munculnya kembali aktivitas KJA di beberapa titik Waduk Jatigede yang perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat.
PJT II juga menyampaikan bahwa pengelolaan Waduk Jatiluhur dan Jatigede memiliki peran penting dalam sistem energi dan air nasional, termasuk rencana pengembangan kapasitas pembangkit listrik, sehingga diperlukan pengendalian kawasan yang lebih terukur dan terkoordinasi.
Selain isu teknis, juga dibahas perlunya penguatan pedoman pelaksanaan (juklak/juknis) agar seluruh pihak memiliki acuan yang sama dalam penanganan permasalahan di lapangan, termasuk penguatan patroli rutin serta pendekatan kewilayahan.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam III/Siliwangi menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sumber daya air, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan waduk strategis, merupakan isu yang harus ditangani secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Beliau menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur, baik PJT II, TNI, pemerintah daerah, maupun masyarakat, agar setiap kebijakan di lapangan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik sosial.
Pangdam juga menggarisbawahi bahwa koordinasi lintas instansi harus diperkuat, termasuk komunikasi teknis dengan unsur terkait agar penanganan dapat lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Dansatgas Citarum Harum dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program di lapangan, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan perairan dan pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem waduk.
Beliau juga menyoroti perlunya pendekatan yang humanis namun tetap tegas dalam penertiban KJA, serta pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sekitar dalam menjaga keberlanjutan program lingkungan.
Selain itu, koordinasi dengan aparat kewilayahan dinilai menjadi kunci agar setiap langkah penanganan dapat berjalan aman dan kondusif.
Dalam sesi diskusi teknis, perwakilan PJT II juga menyoroti adanya indikasi aktivitas kelompok masyarakat yang kembali mengembangkan KJA di beberapa lokasi, serta perlunya peningkatan patroli rutin di tiga waduk utama yang menjadi fokus pengawasan.
Selain itu, turut disampaikan potensi pemanfaatan eceng gondok sebagai media budidaya jamur merang yang bernilai ekonomis, sebagai salah satu alternatif solusi berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengurangan dampak ekologis di kawasan waduk.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan di lapangan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: jajaran PJT II, Dansatgas Citarum Harum, Dansektor 7, serta unsur terkait lainnya.
Iriyanto
