CIANJUR | Posbidikberita.id — Kinerja dan sikap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada era kepemimpinan Cianjur Baru mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aliansi Masyarakat (GERAM).
Sorotan tersebut mencuat menyusul pengalaman pihak LSM GERAM ketika hendak melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Cianjur.
Pengurus LSM GERAM, Dedy S. (45), mengatakan pihaknya menilai masih ada dugaan pejabat yang kurang menghormati keberadaan LSM, organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun media massa sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki fungsi kontrol sosial.
“Kalaupun tidak semua pejabat selalu sibuk, di Cianjur era baru ini diduga masih banyak pejabat yang kurang menghormati dan menghargai LSM, ormas, serta media massa,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, persoalan tersebut dirasakan ketika dirinya bersama pihak LSM GERAM berupaya meminta penjelasan kepada pejabat terkait mengenai persoalan Pilkades serentak di Kabupaten Cianjur.
Ia mengaku saat melakukan konfirmasi, pihaknya justru mendapatkan arahan yang dinilai tidak jelas karena harus berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya.
“Saat akan konfirmasi kaitan dengan Pilkades serentak di Kabupaten Cianjur, salah satu pejabat yang terkait dengan hal tersebut diduga saling melempar. Disuruh ke sana, kemudian ke sini, lalu ke pihak lainnya. Sehingga kami menjadi bingung,” kata Dedy.
Dedy menuturkan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat sejumlah persoalan yang menurut LSM GERAM perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya merupakan bagian dari masyarakat yang sebelumnya memberikan dukungan terhadap pasangan H. dr. Wahyu-Ramzi dalam proses politik di Kabupaten Cianjur.
Namun, menurutnya, dukungan tersebut tidak menjadi alasan bagi pihaknya untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Kami melihat kondisi seperti ini cukup memprihatinkan. Kalau memang benar ada pejabat yang kurang memberikan ruang komunikasi kepada LSM, ormas dan media, tentu sangat disayangkan,” ungkapnya.
Pendiri LSM GERAM, H. Irwan, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
Menurut Irwan, Bupati Cianjur diharapkan dapat menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi, kemampuan, serta kebutuhan organisasi pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat maupun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dapat berjalan secara baik.
“Kami merasa miris dan menyayangkan apabila ada penempatan pejabat yang dinilai tidak tepat sasaran. Bupati harus memastikan pejabat yang diberikan amanah benar-benar mampu menjalankan tugas dan membuka komunikasi dengan masyarakat,” ujar Irwan.
LSM GERAM berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak alergi terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat, termasuk LSM, ormas dan insan pers.
Menurut mereka, keberadaan lembaga kontrol sosial dan media massa merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, terbuka dan akuntabel.
Dedy menegaskan bahwa kritik yang disampaikan pihaknya bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pejabat, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Cianjur.
“Kami berharap ke depan komunikasi antara pemerintah dengan LSM, ormas dan media massa dapat lebih terbuka. Kalau ada persoalan, jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan informasi hanya karena harus berpindah-pindah dari satu pejabat ke pejabat lainnya,” tegasnya.
Pihak LSM GERAM juga berharap Bupati Cianjur dapat melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan pelayanan pejabat kepada masyarakat.
Asdon
