CIANJUR | POSBIDIKBERITA.ID — Di tengah menjamurnya usaha depot air minum isi ulang dan beredarnya produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), jaminan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat tidak boleh berhenti pada klaim layak minum. Legalitas usaha, pemeriksaan kualitas air secara berkala, hingga transparansi informasi kepada konsumen menjadi aspek krusial yang harus mendapat pengawasan serius.
Wakil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cianjur, R. Adang Hery Pratidy, mengingatkan bahwa masyarakat perlu semakin cerdas dalam memilih air minum, baik produk kemasan pabrikan maupun air minum isi ulang yang dijual melalui depot-depot di lingkungan permukiman.
Hal itu disampaikannya pada Minggu (11/10/2026), menyikapi maraknya usaha air minum isi ulang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Adang, ada dua aspek mendasar yang perlu dicermati konsumen, yakni legalitas produk atau usaha serta kepastian kualitas air berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala.
“Legalitas harus diperhatikan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui apakah kandungan air yang dikonsumsi telah diperiksa secara rutin, terutama terkait kemungkinan adanya bakteri atau unsur pencemar yang melampaui ambang batas,” demikian substansi penjelasan Adang.
Ia menekankan, air yang terlihat jernih, tidak berbau, dan tidak berasa belum tentu menjadi jaminan bahwa air tersebut aman dikonsumsi. Pemeriksaan melalui parameter kesehatan yang sesuai standar tetap diperlukan untuk memastikan kualitasnya.
Asosiasi Jangan Hanya Jadi Syarat Administrasi
Sorotan juga diarahkan kepada asosiasi pelaku usaha AMDK maupun asosiasi depot air minum isi ulang. Keberadaan asosiasi semestinya tidak sekadar menjadi wadah organisasi atau pelengkap persyaratan administrasi keanggotaan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kepatuhan anggotanya terhadap standar mutu dan perlindungan konsumen.
Pengawasan internal secara berkala, edukasi mengenai standar higiene dan sanitasi, serta pembinaan terhadap anggota yang belum memenuhi ketentuan dinilai penting untuk membangun industri air minum yang bertanggung jawab.
Terlebih, apabila keanggotaan asosiasi menjadi bagian dari persyaratan dalam proses perizinan tertentu, fungsi pembinaan dan pengawasan organisasi harus dijalankan secara substantif, bukan sekadar formalitas.
Meski demikian, kewenangan pengawasan dan penindakan tetap harus dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Asosiasi berperan mendukung kepatuhan anggotanya, bukan menggantikan fungsi regulator.
Dinkes dan Dinas Perdagangan Diminta Terbuka
Adang juga mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur untuk memberikan penjelasan mengenai pola pemeriksaan kualitas air, frekuensi pengujian, serta jumlah depot air minum isi ulang yang terdata dan diawasi di wilayah tersebut.
Informasi mengenai hasil pemeriksaan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat dinilai penting agar konsumen memiliki dasar yang memadai dalam menentukan pilihan.
Di sisi lain, Dinas Perdagangan juga perlu dilibatkan untuk memperjelas aspek pengawasan peredaran produk AMDK, kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan, serta perlindungan konsumen di pasar.
Kolaborasi lintas instansi menjadi penting karena persoalan air minum tidak semata-mata menyangkut kegiatan usaha, melainkan juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan pemenuhan hak konsumen.
“Pengusaha wajib memberikan informasi yang benar dan memadai kepada masyarakat. Jika konsumen merasa dirugikan atau tidak memperoleh informasi yang jelas, mereka dapat berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan kepada BPSK,” demikian penekanan Adang mengenai pentingnya akses masyarakat terhadap informasi dan penyelesaian sengketa konsumen.
Konsumen Berhak Mendapatkan Informasi yang Jelas
Dalam konteks perlindungan konsumen, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang digunakan. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Untuk produk AMDK, konsumen dapat mencermati identitas produsen, informasi pada label, serta kesesuaian perizinan dan sertifikasi yang diwajibkan bagi produk terkait. Sementara itu, untuk depot air minum isi ulang, aspek higiene dan sanitasi, legalitas usaha, serta hasil pemeriksaan kualitas air perlu menjadi perhatian.
Apabila terdapat keraguan mengenai keamanan air, masyarakat dapat meminta penjelasan kepada Dinas Kesehatan atau berkonsultasi dengan laboratorium pengujian yang kompeten. Jika ditemukan dugaan pelanggaran atau kerugian konsumen, pengaduan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai persoalannya.
Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Imbauan
Persoalan yang perlu dijawab secara terbuka bukan hanya berapa banyak depot air minum isi ulang yang beroperasi di Kabupaten Cianjur, melainkan juga berapa yang telah terdata, berapa yang diperiksa secara berkala, serta bagaimana tindak lanjut terhadap usaha yang hasil pengujiannya tidak memenuhi persyaratan.
Demikian pula dengan AMDK yang beredar di pasaran. Kepatuhan terhadap standar mutu, termasuk ketentuan SNI yang diwajibkan sesuai kategori produk dan regulasi yang berlaku, perlu dipastikan melalui mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga keterangan ini disusun, jumlah depot yang telah diperiksa, frekuensi pengujian, dan hasil pengawasan terbaru di Kabupaten Cianjur masih memerlukan konfirmasi resmi dari instansi terkait.
Media massa pun memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Konfirmasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, pelaku usaha, serta asosiasi diperlukan agar informasi yang diterima publik tidak berhenti pada imbauan, tetapi didukung data dan penjelasan yang terukur.
Pada akhirnya, air minum bukan sekadar komoditas dagang. Di balik setiap galon yang dibeli dan setiap botol yang dibuka, terdapat kepentingan kesehatan keluarga yang harus dijaga.
Karena itu, pengawasan yang konsisten, keterbukaan informasi, tanggung jawab pelaku usaha, dan kecerdasan konsumen harus berjalan beriringan. Jangan sampai usaha air minum tumbuh pesat, sementara kepastian mutu dan perlindungan terhadap masyarakat justru tertinggal.
M.Mahdi (Ben)
