Karawang//posbidikberita.id-kembali memperlihatkan dua wajah yang kontras dalam satu tarikan napas. Di satu sisi, deretan proyek industri menjulang sebagai simbol kemajuan ekonomi yang kerap dibanggakan.
Namun di sisi lain, di balik gemerlap itu, tersimpan kisah pilu yang seolah tak pernah benar-benar menjadi prioritas: nasib para buruh yang hak dasarnya justru tercecer di tengah ambisi pembangunan.
Kisah ini bukan fiksi, melainkan realitas getir yang dialami Supriatna (38), perantau asal Cianjur yang datang dengan harapan sederhana—bekerja, mendapat upah, dan memperbaiki kehidupan keluarga. Namun harapan itu kini menggantung, sama seperti upah yang seharusnya ia terima.
Selama kurang lebih 22 hari kerja, jerih payahnya belum juga dibayar. Sebuah ironi yang terasa begitu telanjang: bekerja penuh, dibayar nihil.
Lebih menyayat lagi, penderitaan ini bukan hanya milik Supriatna seorang. Ujang, sesama pekerja, bahkan harus menempuh jalan pulang ke Cianjur dengan berjalan kaki—sebuah potret keputusasaan yang sulit dicerna akal sehat di era yang katanya serba modern ini.
Di tengah pembangunan yang diklaim membawa kesejahteraan, masih ada buruh yang pulang tanpa ongkos dan berjalan kaki ke kampung halamannya, tanpa kepastian, tanpa harga diri yang layak.
Belum cukup sampai di situ, kondisi kesehatan pekerja lain bernama Heri turut menjadi saksi betapa rapuhnya perlindungan tenaga kerja di lapangan.
Dalam kondisi sakit, diduga akibat asam urat hingga kakinya membengkak, ia justru terabaikan.
Janji pemulangan hanya menjadi retorika kosong—diulang, ditunda, lalu dilupakan. Hingga akhirnya, keluarga harus turun tangan menjemputnya setelah berhari-hari menunggu dalam ketidakpastian.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal yang tak bisa lagi ditutup-tutupi: ada kegagalan sistemik dalam memastikan kesejahteraan buruh. Ketika pekerja sakit dibiarkan, upah ditahan, dan janji diingkari, maka yang runtuh bukan sekadar kepercayaan—tetapi juga rasa kemanusiaan itu sendiri.
Menurut keterangan para pekerja, jumlah yang terdampak mencapai lebih dari 200 orang. Mereka terdiri dari berbagai kelompok kerja, dengan bayaran harian berkisar Rp110 ribu hingga Rp120 ribu, belum termasuk lembur. Jika ditotal, nilai tunggakan tersebut bukan angka kecil. Itu adalah nafkah keluarga, biaya hidup, dan harapan yang kini tertunda tanpa kejelasan.
“Kami sudah tidak kuat. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal hidup,” ujar Supriatna dengan nada getir.
Keluhan serupa disampaikan Jamaludin, yang menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut tanggung jawab moral terhadap keluarga yang menunggu di rumah. Dalam realitas seperti ini, kalimat “menunggu gaji” bukan lagi sekadar keluhan, melainkan bentuk tekanan psikologis yang nyata.
Ironinya, di tengah persoalan yang begitu mendesak, respons dari pihak pelaksana lapangan terkesan lamban—jika tidak ingin disebut abai. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, hanya janji yang berulang tanpa realisasi. Sebuah pola klasik yang sayangnya terlalu sering terjadi dalam dinamika ketenagakerjaan kita.
Kuasa hukum para pekerja, Tri Madyo Pilihono, SH., mengungkap bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan upah. Ia menilai ada potensi pelanggaran yang lebih luas, termasuk tidak adanya kejelasan perjanjian kerja hingga dugaan pengabaian jaminan sosial tenaga kerja.
Padahal, dalam sektor proyek dengan risiko tinggi, perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja bukanlah opsi—melainkan kewajiban.
Langkah hukum pun mulai ditempuh. Dari pengumpulan kronologi hingga penyusunan surat kuasa, proses sedang berjalan.
Namun satu hal yang menjadi sorotan: kasus ini bersifat kolektif, bukan individual. Artinya, apa yang dialami segelintir pekerja hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih besar—ibarat puncak gunung es yang menyembunyikan massa masalah di bawahnya.
“Di titik ini, peran pemerintah seharusnya tidak lagi sekadar formalitas. Pengawas ketenagakerjaan, aparat desa, hingga lembaga legislatif daerah semestinya hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penjamin keadilan,”tegas Tri.
Sebab jika dibiarkan, praktik semacam ini akan terus berulang, menggerus martabat buruh sedikit demi sedikit.
Pada akhirnya, kisah ini adalah pengingat keras: pembangunan tanpa keadilan hanyalah ilusi. Apa artinya deretan pabrik megah jika di dalamnya masih ada pekerja yang tak dibayar?
Apa makna pertumbuhan ekonomi jika mereka yang menjadi tulang punggung justru dibiarkan terjatuh?
“Jika situasi ini terus berlarut tanpa penyelesaian konkret, maka pilihan para buruh mungkin hanya satu—pulang. Bukan karena ingin menyerah, tetapi karena dipaksa oleh keadaan. Pulang dengan tangan kosong, membawa luka yang tak terlihat, dan harapan yang kian menipis dan tatapan kosong,” dengan nada lantang Tri.
Sebuah ironi yang, jujur saja, terlalu pahit untuk terus dianggap biasa.
Ben
