Cianjur//posbidikberita.id-Riak persoalan di dunia pendidikan kembali mencuat, kali ini dari jantung Kabupaten Cianjur. SDN Babakan Caringin 1 yang berada di Desa Babakancaringin, Kecamatan Karangtengah, mendadak menjadi episentrum kegelisahan publik.
Apa yang semula hanya bisik-bisik di antara wali murid kini menjelma menjadi gelombang protes terbuka yang terformalisasi dalam sebuah petisi resmi, yang ditujukan langsung kepada Koordinator Pendidikan Karangtengah.
Peristiwa ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan akumulasi panjang dari keresahan yang dipendam, lalu menemukan momentum untuk disuarakan secara kolektif. Dalam dokumen petisi tersebut, para wali murid merumuskan empat poin utama yang menjadi dasar keberatan mereka terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah, Irma Rismayanti.
Poin pertama menyentuh soal relasi yang retak antara sekolah dan orang tua. Keputusan penggunaan dana kas wali murid untuk kebutuhan infrastruktur, seperti pembelian kabel dan lampu, dinilai dilakukan tanpa musyawarah yang layak. Dalam perspektif tata kelola pendidikan, praktik semacam ini tidak hanya problematik secara prosedural, tetapi juga berpotensi menggerus legitimasi moral institusi.
Kedua, mencuat dugaan praktik pemaksaan pembelian seragam melalui pihak tertentu. Jika benar terjadi, hal ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga bertentangan secara eksplisit dengan regulasi yang berlaku. Sekolah, dalam kerangka hukum pendidikan nasional, tidak boleh menjadikan kebutuhan siswa sebagai komoditas yang mengikat secara sepihak.
Ketiga, persoalan transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sorotan paling tajam. Selama bertahun-tahun, akses informasi terkait pengelolaan dana tersebut disebut-sebut tertutup rapat. Minimnya keterbukaan ini menciptakan ruang abu-abu yang sarat spekulasi—sebuah kondisi yang berbahaya bagi keberlangsungan kepercayaan publik.
Keempat, absennya peran komite sekolah dalam fungsi pengawasan memperparah situasi. Padahal, komite sekolah adalah representasi partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam memastikan akuntabilitas. Ketika fungsi ini dikesampingkan, yang terjadi adalah sentralisasi keputusan tanpa kontrol sosial yang memadai.
Suara dari lapangan memperkuat narasi tersebut. Tias, salah satu wali murid, mengungkapkan kejanggalan yang ia temui dalam rapat klarifikasi yang digelar pihak sekolah. Ia menyoroti tidak pernah adanya forum resmi selama bertahun-tahun untuk membahas dana BOS secara terbuka. Alasan yang disampaikan—bahwa ada regulasi yang melarang rapat—justru memantik tanda tanya besar.
Lebih jauh, permintaan wali murid untuk melihat dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran BOS disebut ditolak dengan dalih “rahasia negara”.
Pernyataan ini, jika benar adanya, menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dana BOS bukanlah entitas eksklusif, melainkan instrumen negara yang justru harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
“Kekecewaan yang mengendap kini mulai berubah menjadi desakan. Wali murid bahkan membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini langsung ke Dinas Pendidikan apabila tidak ada kejelasan dari pihak sekolah. Ini menandakan bahwa kepercayaan telah berada di titik kritis,” tegas Tias.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menyatakan di sela-sela peringatan HUT Damkar, Kamis (30/4/2026), bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang masuk dengan serius.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil akan bersifat komprehensif, melibatkan berbagai unsur, dan tetap berlandaskan pada regulasi yang berlaku.
Lebih dari sekadar kasus lokal, peristiwa ini mencerminkan problem sistemik yang kerap luput dari perhatian: lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Padahal, dua prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun institusi yang kredibel dan berintegritas.
Kini, publik menanti—bukan sekadar klarifikasi, tetapi langkah nyata. Sebab, ketika dunia pendidikan mulai kehilangan kepercayaan, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik sekolah, melainkan masa depan generasi yang sedang ditempa di dalamnya.
Ben
