Cianjur//posbidikberita.id-Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Cabang PMII Cianjur menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur. Jum’at (12/6/26)
Kekecewaan tersebut berujung pada pernyataan mosi tidak percaya terhadap kinerja dinas yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons agenda audiensi resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Audiensi yang sedianya menjadi ruang dialog strategis untuk membahas berbagai persoalan perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur justru berakhir tanpa hasil yang diharapkan. Pengurus KOPRI PC PMII yang datang sesuai jadwal mengaku tidak mendapatkan sambutan dari Kepala Dinas maupun para Kepala Bidang terkait.
Padahal, surat permohonan audiensi telah disampaikan secara resmi sejak satu minggu sebelumnya. Namun saat hari pelaksanaan tiba, tidak satu pun pimpinan yang hadir untuk menerima audiensi.
Pengurus KOPRI hanya ditemui oleh jajaran staf yang dinilai tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang hendak disampaikan.
Ketua KOPRI PC PMII Cianjur menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan DPPKBP3A dalam membangun komunikasi dengan elemen mahasiswa yang selama ini turut mengawal isu-isu perempuan dan perlindungan anak di daerah.
“Kami merasa sangat kecewa dan dirugikan secara kelembagaan. Surat audiensi sudah kami kirimkan sejak satu minggu yang lalu, tetapi ketika kami datang sesuai jadwal, Kepala Dinas maupun para Kepala Bidang tidak berada di tempat.
Kami hanya ditemui oleh staf yang tidak memiliki kapasitas untuk mengambil kebijakan. Ini menunjukkan bahwa dinas tidak serius dalam merespons persoalan perempuan dan anak yang seharusnya menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut KOPRI PC PMII, audiensi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya membangun sinergi dan ruang diskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur.
Namun sikap yang ditunjukkan pihak DPPKBP3A justru dinilai mencerminkan lemahnya komitmen birokrasi dalam membuka ruang partisipasi publik.
KOPRI menilai ketidakhadiran para pejabat struktural yang telah mengetahui jadwal audiensi tersebut tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata.
Lebih dari itu, kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen yang telah dibangun serta minimnya penghormatan terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai mitra kritis pemerintah.
Atas dasar itu, KOPRI PC PMII Cianjur secara resmi menyampaikan sejumlah pernyataan sikap.
Pertama, mengecam keras sikap pimpinan DPPKBP3A yang tidak hadir dalam agenda audiensi yang telah dijadwalkan secara resmi dan terkesan melemparkan tanggung jawab kepada staf pelaksana.
Kedua, menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPPKBP3A Kabupaten Cianjur karena dinilai tidak kooperatif, tidak terbuka terhadap masukan publik, serta gagal membangun komunikasi yang baik dengan elemen masyarakat, khususnya gerakan mahasiswa.
Ketiga, mengkritik buruknya tata kelola komunikasi internal dinas yang dianggap tidak mampu menghormati kesepakatan jadwal audiensi yang telah disusun dan disampaikan jauh hari sebelumnya.
KOPRI PC PMII menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan berhenti pada penyampaian kekecewaan semata. Organisasi tersebut meminta adanya klarifikasi resmi dari pihak DPPKBP3A, termasuk penjelasan langsung dari Kepala Dinas terkait ketidakhadiran dalam agenda audiensi yang telah dijadwalkan.
Selain itu, KOPRI juga meminta adanya permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Jika dalam waktu dekat tidak terdapat respons maupun itikad baik dari pihak dinas, KOPRI PC PMII menyatakan siap mengambil langkah organisasi yang lebih tegas.
“Kami berharap ada klarifikasi dan tanggung jawab dari pimpinan dinas. Namun apabila tidak ada respons yang serius, kami siap menginstruksikan langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan dan komunikasi yang ditunjukkan DPPKBP3A,” tegasnya.
Peristiwa ini menjadi sorotan terkait pentingnya keterbukaan dan komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sipil.
Terlebih, isu perempuan dan perlindungan anak merupakan persoalan strategis yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan elemen mahasiswa demi terciptanya kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.
Ben
