Cianjur//posbidikberita.id-Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Predikat WTP merupakan bentuk pengakuan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Raihan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi cerminan dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Setiap perangkat daerah memiliki peran strategis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pada sektor ekonomi dan pembangunan, sejumlah dinas seperti Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Perumahan dan Permukiman (Perkim), Pertanian, serta Perdagangan berperan dalam mengelola anggaran pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, penyediaan perumahan, hingga penguatan sektor usaha masyarakat.
Sementara itu, pada sektor sosial dan kesejahteraan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan berbagai program pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi warga.
Adapun perangkat pendukung seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, dan Inspektorat memiliki fungsi penting dalam penyusunan perencanaan, pengendalian sistem keuangan, serta pengawasan internal guna memastikan seluruh program berjalan sesuai ketentuan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Menanggapi capaian tersebut pada Rabu (10/6/26) Ketua FBI (Front BodyGuard Independent) DPC Kabupaten Cianjur yang akrap di sapa wa Idoy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya kepada Bupati Cianjur beserta seluruh jajaran SKPD yang telah bekerja keras menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Cianjur serta seluruh SKPD yang telah berhasil mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Predikat WTP bukanlah garis akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan. Akuntabilitas keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi kontrol sosial, kami berharap seluruh SKPD terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus mampu menghasilkan karya pembangunan dan pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di balik capaian membanggakan tersebut, sejumlah catatan evaluasi tetap menjadi perhatian bersama. Beberapa aspek yang dinilai telah menunjukkan perkembangan positif di antaranya sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin tertata, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta semakin luasnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Meski demikian, terdapat sejumlah hal yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Di antaranya percepatan penyaluran program dan bantuan kepada masyarakat, peningkatan kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan riil di lapangan, penguatan koordinasi antarinstansi agar program lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih, serta optimalisasi pengawasan pascapembangunan agar seluruh hasil pekerjaan dapat berfungsi maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang.
Ke depan, keberhasilan mempertahankan opini WTP diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan semata, melainkan juga menjadi pendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Cianjur diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ben
